masukkan script iklan disini
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak tampak lengang dalam dua hari terakhir, Rabu dan Kamis (30–31/7/2025).
Tak ada aktivitas legislatif seperti biasanya. Ruang rapat, ruang fraksi, dan ruang pimpinan kosong melompong. Bahkan, meja informasi di lobi depan tidak dijaga satu pun petugas.
Ketidakhadiran para wakil rakyat itu ternyata bukan karena rapat internal atau agenda daerah, melainkan kunjungan kerja (kunker) ke Bali.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggota DPRD Siak sedang melakukan perjalanan dinas bertajuk studi tiru yang dilakukan secara tertutup.
Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada publikasi, bahkan anggota dewan diminta merahasiakan agenda tersebut.
“Kegiatan ke Bali diminta tidak boleh diekspos. Bahkan para anggota dilarang mengunggah foto atau video selama di sana. Itu yang kami dengar dari internal,” ujar seorang staf DPRD Siak yang enggan disebutkan namanya.
Kunjungan kerja ini berlangsung di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat.
Pemerintah Kabupaten Siak tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Beberapa kegiatan daerah dipangkas, pembayaran ke pihak ketiga ditunda, bahkan gaji tenaga honorer dan Buruh Harian Lepas (BHL) masih tertunggak.
Situasi tersebut memicu pertanyaan publik. Apakah perjalanan dinas ke Bali yang notabene destinasi wisata utama di Indonesia merupakan prioritas mendesak bagi lembaga legislatif saat rakyat dan pelayanan publik sedang menahan nafas?
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh para pimpinan DPRD. Sekretaris Dewan (Sekwan) Setya Hendro Wardhana tidak memberikan tanggapan sedikit pun ketika dimintai konfirmasi oleh media. Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, politisi Partai Golkar, memilih diam meskipun pesan konfirmasi telah dikirimkan berulang kali melalui WhatsApp. Wakil Ketua II, Laiskar Jaya (PKB), juga tidak menjawab pertanyaan yang dikirimkan kepadanya.
Satu-satunya yang bersedia angkat bicara adalah Wakil Ketua I DPRD Siak, H. Syarif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ia tidak ikut dalam rombongan dan tak mengetahui secara rinci isi agenda.
“Itu studi tiru wisata, karena Bali merupakan destinasi pariwisata yang maju. Tapi saya sendiri tidak ikut karena ada keperluan lain,” ujar Syarif singkat.
Penjelasan itu tak lantas menjernihkan polemik. Frasa studi tiru wisata terdengar janggal di tengah keluhan masyarakat soal keterlambatan gaji dan tunda bayar. Sejumlah pihak menilai kunjungan tersebut lebih mencerminkan sikap elitis dan abai terhadap kepekaan sosial. Apalagi tidak ada keterbukaan anggaran terkait perjalanan ini, baik mengenai jumlah peserta, biaya perjalanan, maupun capaian yang diharapkan.
Kalau studi tiru, kenapa dilakukan diam-diam? Mengapa tidak transparan ke publik? Ini bukan sekadar soal moral, tapi akuntabilitas.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan solidaritas fiskal di masa sulit. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, saat rakyat mengencangkan ikat pinggang, wakilnya justru pergi melancong secara diam-diam ke Pulau Dewata.
