Farizal SE Mantan DPRD Siak tahun 1999
Siak – Suasana paripurna DPRD Kabupaten Siak beberapa hari lalu mendadak memanas, setelah salah satu anggota dewan menyuarakan kekecewaan terhadap sikap seorang petinggi BUMD yang dianggap melecehkan lembaga legislatif.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat, termasuk dari salah satu tokoh masyarakat Siak, Farizal. Dengan nada geram, ia mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Siak agar segera membuka ke publik siapa pejabat yang dimaksud.
"Rakyat mau tahu siapa petinggi BUMD yang melecehkan lembaga DPRD. Mangkirnya dari undangan resmi dewan bukan hanya tindakan tak terpuji, tetapi bentuk pelecehan terhadap simbol kekuasaan rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan!" tegas Farizal kepada awak media.
Menurut Farizal, seluruh pejabat di bawah kepemimpinan Bupati Siak wajib menghormati dan bekerja dalam koridor profesionalisme serta dalam pengawasan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia menambahkan, kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi daerah ada di tangan DPRD, karena seluruh aktivitas mereka dibiayai dari uang rakyat.
"Dulu memang mereka terpilih lewat partai dan daerah pemilihan berbeda, tapi begitu sudah duduk di kursi dewan, mereka milik seluruh rakyat Siak. Dari manapun daerah asalnya, mereka wajib membela kepentingan semua wilayah, termasuk pengelolaan KITB," sambung Farizal.
Tokoh masyarakat itu menegaskan, jika ada pejabat yang berani meremehkan atau melecehkan DPRD, berarti dia telah melecehkan seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Karena itu, dia meminta pimpinan DPRD bersikap tegas dan transparan.
"Kami minta pimpinan dewan umumkan ke publik siapa pejabat BUMD yang bertingkah tidak senonoh itu. Jangan ditutup-tutupi. Kalau tidak diumumkan, masyarakat akan terus bertanya-tanya dan kepercayaan kepada institusi bisa goyah," tutupnya.
