masukkan script iklan disini
Siak, 26 Juli 2025 — Sebuah tindakan mulia yang dilakukan oleh Bupati Siak menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa beliau menggunakan dana pribadi untuk membiayai honor tenaga profesional yang direkrut guna membantu pembenahan manajemen pemerintahan daerah.
Langkah tersebut, meski didasari niat tulus, menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Salah satu tokoh masyarakat, Faharizal, menyebut tindakan itu sebagai “terpuji tapi memilukan.”
“Bupati merekrut tenaga profesional dengan niat membenahi manajemen negeri ini, bukan untuk kepentingan bisnis pribadi. Namun sangat disayangkan, pembiayaannya menggunakan uang pribadi dan meminjamkan mobil dinas tanpa prosedur yang jelas,” ujar Faharizal dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (26/7).
Menurut Faharizal, negara sudah memiliki aturan yang jelas mengenai mekanisme rekrutmen tenaga ahli, termasuk hak-hak fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa membiayai urusan pemerintahan dengan uang pribadi justru berisiko menciptakan konflik kepentingan dan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, Faharizal menyoroti bahwa Pemkab Siak sebenarnya memiliki sumber dana yang sangat potensial jika pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) diperbaiki secara serius.
“Sedikit saja Bupati menyentuh dan membenahi manajemen PT BSP, PT PERSI, atau PT SPS, hasil efisiensinya bisa membiayai lebih dari 10 tenaga ahli lengkap dengan fasilitas mobil Fortuner, tanpa harus menggunakan uang pribadi,” tegasnya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masih ada ruang fiskal besar dari pendapatan BUMD — seperti dari sandar kapal tanker cangkang di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) — yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebijakan strategis kepala daerah.
Faharizal juga menyampaikan keprihatinannya saat mendengar langsung curahan hati Bupati yang merasa lelah dan kecewa karena minimnya dukungan terhadap langkah-langkah reformasi yang sedang diupayakan.
“Kasihan saya lihat beliau curhat... Tapi inilah saatnya Bupati harus tegas terhadap BUMD. Di situlah sumber uang dan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang selama ini terbengkalai,” ujarnya.
Seruan untuk Transparansi dan Tata Kelola yang Baik
Sebagai penutup, Faharizal mengajak semua pihak untuk mendukung langkah pembenahan manajemen daerah secara bijak dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai niat baik Bupati menjadi perdebatan banyak pihak,seolah-olah trenjadi pelanggaran administratif.
Disisi lain, hal ini juga mejadi tanda tanya atas kemampuan dan keberadaan para Pejabat Senior di linkungan Pemerintah Kab.Seolah olah tidak mampu membawa Siak ini lebih baik lagi,sehingga Bupati Siak harus membayar Orang luar untuk mengurus APBD Kabupaten Siak ini.
Mari bantu Bupati dengan jalan yang benar — bukan dengan membiarkannya mengorbankan Duit pribadi Beliau demi urusan lembaga negara,” tutupnya
