masukkan script iklan disini
Metronews1- - Krisis keuangan masih menghantui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak Provinsi Riau. Selain problem tunda bayar 2024 yang belum terselesaikan, saat ini Pemda Siak juga belum bisa membayarkan gaji pegawai honorer yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sekarang sudah memasuki penghujung bulan Juli, biasanya gaji kami (honorer, red) dibayarkan pada sekitar tanggal 20-21 setiap bulan," ujar salah seorang pegawai honorer Pemkab Siak, Senin (28/07/2025) pagi, kepada wartawan.
Tak hanya gaji pegawai honorer, Pemerintah Kampung (Pemkam) di Kabupaten Siak juga merasakan dampak krisis keuangan yang saat ini tengah melanda.
Menurut penuturan para penghulu kampung, hingga saat ini mereka juga belum menerima penyaluran dana Penghasilan Tetap (Siltap) yang di dalamnya memuat gaji para penghulu dan perangkat kampung.
"Iya, sampai hari ini kami Pemerintah Kampung (Pemkam) belum menerima penyaluran dana Siltap bulan Juni dan Juli. Di Siltap itulah gaji penghulu dan perangkat kampung dibayarkan. Kita berharap kondisi ini tidak berlarut-larut," ujar Ketua Apdesi Kabupaten Siak Suroso Hadi.
Menyinggung soal tunda bayar kegiatan TA 2024 yang belum terselesaikan hingga saat ini, hal itu merupakan PR utama yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Siak. Tunda bayar TA 2024 itu tidak hanya menjadi beban OPD saja, melainkan juga menjadi beban bagi seluruh Pemerintah Kecamatan (Pemcam), Pemerintah Kampung (Pemkam), dan juga pihak rekanan/kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada tahun 2024 lalu.
Sebelumnya, pada awal tahun 2025 lalu Pemkab Siak melalui Sekretaris Daerah (Sekda) pernah menyampaikan statement ke publik bahwasanya persoalan tunda bayar 2024 itu akan diselesaikan setelah dilakukannya review anggaran di Inspektorat. Namun faktanya, hingga hari ini hal itu tak kunjung terbukti dan hanya menyisakan omong kosong belaka. Lantas kemana APBD Siak 2025?.
Guna mendapatkan informasi dan penjelasan terkait kondisi keuangan daerah yang saat ini terjadi di lingkungan Pemkab Siak, Wartasiak.com mencoba mengkonfirmasi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak Raja Indor SE, M.Si, namun Kepala BKD Siak itu mengaku belum bisa menjelaskan secara gamblang karena sedang berada di tanah suci Mekah.
"Maaf, sekarang saya sedang umroh," jawab Raja Indor singkat.
Dengan tersendat-sendatnya perputaran roda keuangan daerah Siak saat ini, publik mengkhawatirkan kegiatan tahun 2025 ini juga berpotensi bisa mengalami nasib yang sama dangan tahun 2024 lalu. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemkab Siak sudah melakukan pelelangan kegiatan fisik melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Paket/kegiatan yang paling banyak dilelang di tahun 2025 ini adalah proyek semenisasi dan pembangunan drainase. Sedangkan proyek peningkatan jalan (pengaspalan, red) hanya beberapa paket saja. Sanggupkan keuangan daerah (APBD, red) membiayai seluruh kegiatan/proyek tahun 2025 ini?.
