masukkan script iklan disini
Metronews1-Berkembang isu dan informasi di media sosial Pemekaran 5 kabupaten/kota di Provinsi Riau mendapat dukungan DPRD Provinsi Riau .
Kononnya pemekaran wilayah baru ini untuk pemerataan pembangunan di provinsi Riau sudah menjadi jurus- jurus jitu yang bisa dimanfaatkan oleh para politisi.
Sebelumnya sangat senter dibicarakan baik oleh para politisi, pejabat daerah,tokoh masyarakat maupun masyarakat awam tentang pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Riau Pesisir, tampaknya hanya wacana dan bual bual kedai kopi dan tidak mendapat dukungan pemerintah dan DPRD Provinsi Riau.
Dampak pemekaran wilayah dalam pembangunan dapat berupa:
Dampak Positif : meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
Sedangkan dampak negatif antara lain:meningkatkan biaya administrasi dan operasional pemerintahan,memerlukan penambahan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai,dapat menimbulkan konflik kepentingan dan persaingan antar daerah, dan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk menghindari ketimpangan pembangunan.
Dampak pemekaran wilayah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan evaluasi yang cermat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif.
Terkait isu politik dan wacana - wacana Pemekaran wilayah ini salah seorang masyarakat Kabupaten Bengkalis yang berdomisili di Siak Sri Indrapura,yang juga Ketua Ikatan Keluarga Bengkalis Siak Bersatu ( IKBSB ) Kabupaten Siak Drs.H.Khaidir M.Pd. mengatakan “ tujuan pemekaran wilayah provinsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ,salah satunya adalah meningkatkan Akses dan Layanan Publik serta Pemekaran daerah memungkinkan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mempercepat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Tentunya tujuannya lebih banyak nuansa politisnya,namun demikian pemekaran wilayah tidak satu - satunya solusi dalam membangun negeri,Yang paling penting bagaimana komitmen pemimpin Pemimpin Riau ( khususnya Gubernur /wakil gubernur Riau) konsentrasi dan konsisten terhadap visi, misi mereka yang dijanjikan sewaktu kampanye politik ingin membangun wilayah pesisir.
Lebih lanjut H.Khaidir menyinggung Program dan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2025- 2028 seperti Pembangunan Jembatan dari Pulau Sumatera - Pulau Bengkalis yang merupakan komitmen beliau dan bukan janji tentunya seyogianya lah segera di mulai, kami pernah bertemu beliau sebelumnya dan mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini bukan tipu - tipu tapi memang kebutuhan masyarakat wilayah pesisir khususnya masyarakat Kabupaten Bengkalis dan membangunnya tidak harus dari APBD,tapi bisa dari sumber dana lain seperti dana dari swasta begitu mereka meyakinkan.Alasan kondisi keuangan Riau defisit dan kendala transfer dari pusat bukanlah alasan, paling tidak ada progres lah ,sebagai masyarakat Bengkalis yang sangat getol mendukung gubernur dalam pembangunan jembatan ini kami sering di-bully lah seperti kata- kata nyeleneh “ dah siap jembatan yong atau” ngopi yok yong ke Jogya Bengkalis ,dan lain-lain lain bahasa sindiran mencemeeh“
Dengan berseloroh H.Khaidir yang akrab dipanggil “ yong” mengatakan “ biolah ( logat melayunya) provinsi Riau Pesisir tak jadi yang penting jambat pulau Sumatera - pulau Bengkalis jadi ‘ karena ini janji yang tentunya diminta pertanggungjawaban , alasannya apabila Duri dijadikan Kota madya pemekaran Kabupaten Bengkalis, paling tidak bisa menepis konsekuensi dan isu Kabupaten Bengkalis ( pulau Bengkalis) menjadi daerah yang miskin dan tertinggal di Provinsi Riau” .tutupnya.
