PEKANBARU, metronews1.com – Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan soliditas lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Riau menggelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja di Hotel The Premiere, Pekanbaru, Rabu (13/8/2025). Acara ini dihadiri anggota DPR RI, akademisi, perwakilan instansi kepemiluan, serta mitra strategis Bawaslu.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menegaskan pentingnya konsistensi, integritas, dan profesionalisme pengawas pemilu demi menjaga kualitas demokrasi.
“Dengan mengucapkan bismillah, saya membuka kegiatan ini. Semoga menjadi momentum memperkuat kerja sama, membangun profesionalisme, dan memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” ujar Dede Yusuf yang disambut tepuk tangan peserta.
Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kelembagaan Bawaslu di masa depan.
“Apakah kami ini ad hoc atau permanen? Kejelasan status ini penting agar Bawaslu di semua tingkatan bisa bekerja optimal dan memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Tito Handoko, dosen dan peneliti politik Universitas Riau, mendorong Bawaslu menjadi lembaga permanen dengan kewenangan penuh. Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104 sebagai tonggak yang memperkuat peran Bawaslu.
“Putusan MK 104 menegaskan Bawaslu bukan lagi ‘macan ompong’. Kini Bawaslu bisa memutuskan langsung tanpa menunggu KPU, sehingga penegakan hukum pemilu lebih cepat dan efektif,” jelas Tito.
Acara ini diisi diskusi interaktif, berbagi pengalaman, serta pemaparan strategi pengawasan pemilu, penegakan kode etik, dan penanganan pelanggaran. Peserta yang hadir meliputi komisioner Bawaslu kabupaten/kota, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, serta tokoh masyarakat.
Dede Yusuf menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“Kita ingin pemilu berkualitas, bebas politik uang, dan tanpa intimidasi. Pengawas pemilu harus dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan yang memadai,” tegasnya.
Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau, Rahmat Handayani, yang hadir sebagai undangan, mengapresiasi jalannya kegiatan.
“Diskusi ini sangat berisi, dan semua pembahasan menjadi referensi Kang Dede untuk dibawa ke pusat demi penyempurnaan Bawaslu ke depan,” ujarnya.
Rahmat juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Riau atas penyelenggaraan acara yang dinilai inspiratif dan bermanfaat bagi para peserta.
Acara yang berlangsung sehari penuh ini ditutup dengan komitmen bersama memperkuat integritas pengawas pemilu di Riau. Hasil kegiatan diharapkan menjadi pijakan menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang agar proses demokrasi berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.**
.jpg "Gawat!!. Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Kompak Tak Mau ikut Lelang Jabatan.")
