masukkan script iklan disini
Besaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak selama ini tergolong fantastis.
Salah satu yang paling mencolok adalah Sekretaris Daerah (Sekda), yang mendapat TPP lebih dari Rp1 miliar per tahun, atau setara dengan sekitar Rp70 -80 juta per bulan.
Hal ini menjadikannya sebagai pejabat dengan tunjangan tertinggi di lingkup Pemkab Siak. Tak hanya Sekda, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menikmati jumlah TPP yang sangat besar.
Kepala Inspektorat Daerah Siak misalnya, memperoleh TPP mencapai Rp688 juta lebih per tahun, sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kepala Bappeda masing-masing menerima lebih dari Rp571 juta per tahun.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen tunjangan, seperti beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
Hal ini menjadikannya sebagai pejabat dengan tunjangan tertinggi di lingkup Pemkab Siak. Tak hanya Sekda, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menikmati jumlah TPP yang sangat besar.
Kepala Inspektorat Daerah Siak misalnya, memperoleh TPP mencapai Rp688 juta lebih per tahun, sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Kepala Bappeda masing-masing menerima lebih dari Rp571 juta per tahun.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen tunjangan, seperti beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
Dengan struktur jabatan sebagai pejabat tinggi pratama, rata-rata kepala dinas menerima TPP antara Rp400 juta hingga Rp500 juta per tahun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Sosial, masing-masing menerima TPP sekitar Rp406 juta per tahun.
Sementara Kepala Satpol PP yang juga merangkap jabatan menerima lebih dari Rp337 juta. Bahkan, pejabat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, meskipun memiliki tunjangan kelangkaan profesi yang lebih kecil, tetap mengantongi lebih dari Rp205 juta per tahun.
Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Dinas Pariwisata, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja, serta Kepala Badan Kesbangpol, menerima TPP yang berkisar antara Rp155 juta hingga Rp163 juta per tahun. Meski tampak lebih kecil, angka ini masih tergolong tinggi, apalagi jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan lainnya.
Namun, mulai tahun 2026 mendatang, seluruh angka ini akan berubah drastis. Bupati Siak DR Afni Zulkifli, telah mengumumkan kebijakan pemotongan TPP sebesar 50 persen untuk semua pejabat struktural di lingkup Pemkab Siak.
Pemangkasan ini akan mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari langkah besar efisiensi fiskal. Dengan kebijakan tersebut, TPP tahunan Sekda yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar akan turun menjadi sekitar Rp523 juta. Kepala Inspektorat yang semula menerima Rp688 juta akan menerima sekitar Rp337 juta, dan Kepala BKD yang sebelumnya mengantongi Rp571 juta hanya akan menerima sekitar Rp284 juta.
Langkah ini tidak hanya berdampak pada pejabat dengan penghasilan tertinggi. Para kepala dinas lainnya yang semula menerima lebih dari Rp400 juta per tahun akan melihat pengurangannya menjadi sekitar Rp200 juta. Sementara pejabat lain yang sebelumnya mendapatkan Rp163 juta hingga Rp155 juta akan menerima sekitar Rp 130 juta per tahun, atau sekitar Rp 10–13 juta per bulan.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk koreksi atas beban belanja aparatur yang selama ini terlalu mendominasi struktur APBD. Selain itu, Pemkab Siak juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat warisan utang masa lalu dan kebutuhan untuk mengalokasikan dana lebih besar ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut Bupati Afni, efisiensi belanja pegawai bukan berarti tidak menghargai kinerja ASN. Namun, dalam situasi fiskal yang tidak sehat, pemerintah harus berani mengoreksi arah pengeluaran agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kita tidak sedang anti-pegawai. Tapi kita harus utamakan pelayanan. Kalau belanja pegawai terlalu besar, yang korban itu rakyat kecil,” ujar Afni, Kamis (07/08/2025).
Tak hanya soal TPP, Pemkab Siak juga sedang menertibkan penggunaan kendaraan dinas dan mengevaluasi ulang kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa. Termasuk kendaraan sewa yang menunggak pembayarannya hingga berbulan-bulan.
Langkah penghematan ini memang tak populer. Namun dalam jangka panjang, ini dianggap perlu agar anggaran daerah bisa lebih sehat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Sosial, masing-masing menerima TPP sekitar Rp406 juta per tahun.
Sementara Kepala Satpol PP yang juga merangkap jabatan menerima lebih dari Rp337 juta. Bahkan, pejabat yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, meskipun memiliki tunjangan kelangkaan profesi yang lebih kecil, tetap mengantongi lebih dari Rp205 juta per tahun.
Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Dinas Pariwisata, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja, serta Kepala Badan Kesbangpol, menerima TPP yang berkisar antara Rp155 juta hingga Rp163 juta per tahun. Meski tampak lebih kecil, angka ini masih tergolong tinggi, apalagi jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan lainnya.
Namun, mulai tahun 2026 mendatang, seluruh angka ini akan berubah drastis. Bupati Siak DR Afni Zulkifli, telah mengumumkan kebijakan pemotongan TPP sebesar 50 persen untuk semua pejabat struktural di lingkup Pemkab Siak.
Pemangkasan ini akan mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari langkah besar efisiensi fiskal. Dengan kebijakan tersebut, TPP tahunan Sekda yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar akan turun menjadi sekitar Rp523 juta. Kepala Inspektorat yang semula menerima Rp688 juta akan menerima sekitar Rp337 juta, dan Kepala BKD yang sebelumnya mengantongi Rp571 juta hanya akan menerima sekitar Rp284 juta.
Langkah ini tidak hanya berdampak pada pejabat dengan penghasilan tertinggi. Para kepala dinas lainnya yang semula menerima lebih dari Rp400 juta per tahun akan melihat pengurangannya menjadi sekitar Rp200 juta. Sementara pejabat lain yang sebelumnya mendapatkan Rp163 juta hingga Rp155 juta akan menerima sekitar Rp 130 juta per tahun, atau sekitar Rp 10–13 juta per bulan.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk koreksi atas beban belanja aparatur yang selama ini terlalu mendominasi struktur APBD. Selain itu, Pemkab Siak juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat warisan utang masa lalu dan kebutuhan untuk mengalokasikan dana lebih besar ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut Bupati Afni, efisiensi belanja pegawai bukan berarti tidak menghargai kinerja ASN. Namun, dalam situasi fiskal yang tidak sehat, pemerintah harus berani mengoreksi arah pengeluaran agar lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kita tidak sedang anti-pegawai. Tapi kita harus utamakan pelayanan. Kalau belanja pegawai terlalu besar, yang korban itu rakyat kecil,” ujar Afni, Kamis (07/08/2025).
Tak hanya soal TPP, Pemkab Siak juga sedang menertibkan penggunaan kendaraan dinas dan mengevaluasi ulang kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa. Termasuk kendaraan sewa yang menunggak pembayarannya hingga berbulan-bulan.
Langkah penghematan ini memang tak populer. Namun dalam jangka panjang, ini dianggap perlu agar anggaran daerah bisa lebih sehat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
