Iklan

Mobile recent

Massa Tolak Relokasi dari TNTN, Gubri akan Sampaikan Tuntutan ke Satgas PKH

Metronews1
Rabu, 18 Juni 2025, Juni 18, 2025 WIB Last Updated 2025-06-18T08:10:46Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 


PEKANBARU, metronews1.com - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat beraudiensi dengan perwakilan massa yang menolak direlokasi dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo berjanji akan menyampaikan tuntutan ke Satgas PKH.  Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), menggelar aksi Rabu (18/6/2025) di depan Kantor Gubernur Riau. 


Saat menemui ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), Gubri Abdul Wahid didampingi langsung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Bupati Pelalawan Zukri dan Bupati Indragiri Hulu Ade Hartanto.


Kesempatan itu, Gubri menerima aspirasi ribuan masyarakat yang menolak di relokasi dari kawasan TNTN, dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut ke pembuat kebijakan yakni Presiden melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selalu Ketua Satgas PKH. 


"Tadi kita bersama Pak Kapolda, Pak Bupati Pelalawan dan Bupati Inhu menemui masyarakat. Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang ada di TNTN, tentu aspirasi ini akan kita komunikasi dengan para pemangku kebijakan, agar tidak ada yang dianak tirikan dan di anak kandungkan," kata Gubri. 


Gubri Abdul Wahid mengatakan, jika kebijakan negara harus sama-sama dihargai, namun masyarakat juga harus sama-sama di manusiakan. Artinya jangan sampai merugikan masyarakat. 


"Sehingga tidak seperti belah bambu, satu ada satu yang diinjak dan satu yang ditarik. Karena mereka ini masyarakat kita, tuntu kita harapkan kebijakan negara ada solusi-solusinya. Solusi itu yang dicarikan, kalau memang di relokasi di mana relokasinya, bagiamana anak-anak yang sudah sekolah agar tidak putus sekolah, dan bagaimana mata pencarian mereka. Itu yang harus kita beri pengertian," paparnya. 


"Ini negara. Tidak akan mungkin negara menyengsarakan masyarakat. Itu tidak ada. Tidak ada sedikitpun niat Pak Presiden, Pak Kapolri, Ketua Satgas PKH, Pak Kapolda menyengsarakan masyarakat, saya jamin itu tidak ada. Begitu juga Pak Bupati tidak ada niat mau menyengsarakan masyarakat. Tapi karena ini kebijakan, maka perlu kita koordinasikan pihak terkait, termasuk dengan masyarakat yang terdampak," tambahnya.


Massa juga mempertanyakan terkait portal yang dipasang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) agar dibuka kembali. Menanggapi itu, Gubri berjanji akan melakukan komunikasi dengan 


Tak lupa, Gubri juga menyampaikan aspirasi kepada ribuan masyarakat yang telah melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai, sehingga aksi penyampaian tuntut aspirasi berjalan lancar. 


"Saya juga berterima kasih kepada bapak ibu yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan damai. Saya mendoakan bapak ibu setelah ini kembali dengan selamat, selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya," tutupnya. (*)




Komentar

Tampilkan

Terkini