Sejumlah warga mendukung langkah Bupati Siak yang berencana menata ulang jumlah dan fungsi mobil dinas, menyusul banyaknya kendaraan berpelat putih yang digunakan pejabat, termasuk mobil mewah jenis Hilux tipe V bak terbuka. Warga mempertanyakan urgensi pembelian mobil tersebut di tengah kondisi defisit anggaran daerah.
Selain penataan mobil dinas, warga juga mendesak agar Bupati memprioritaskan audit aset lahan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) seluas ±5.347,05 hektare. Lahan ini dibebaskan oleh Pemda Bengkalis atas persetujuan DPRD pada 2004–2007, dengan rincian: dibeli dari PT TUM seluas 4.006 hektare, dari masyarakat Sei Rawa 886,5 hektare, dan dari masyarakat Desa Mengkapan 555,05 hektare.
Menurut warga, nilai aset tersebut saat ini bisa mencapai angka yang sangat besar. Namun, pengelolaan KITB dinilai carut-marut dan tidak transparan. Mereka menyoroti peran Direksi PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT KITB yang dinilai tidak berprestasi namun tetap dipertahankan.
“Bisa jadi para direksi ini memegang ‘kartu truf’ yang membuat banyak pihak enggan menyingkirkan mereka. Bahkan, ada warga yang mengaku keluarganya tak pernah menerima ganti rugi, dan menantang pembuktian tanda tangan penerimaan,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Warga menilai DPRD harus mengambil peran aktif mendukung Bupati menyelesaikan kisruh pengelolaan KITB. Mereka bahkan mengusulkan pembubaran PT SPS dan PT KITB, diganti dengan Badan Pengelolaan Kawasan Industri Buton yang berada langsung di bawah kendali Sekda atau Bupati.
“Kalau mau serius, bentuk badan pengelola resmi. Tapi kalau mau dibiarkan hilang diam-diam, silakan saja. Kami masyarakat Siak akan tetap waspada, karena ini aset kebanggaan untuk anak cucu kita,” tegasnya.
