PEKANBARU, metronews1.com – Defisit anggaran yang melanda Indonesia tak hanya dirasakan di level Pemerintah Pusat, tetapi juga menghantam keras roda perekonomian di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Seluruh kabupaten/kota di Riau mengeluhkan dampak serius dari defisit anggaran 2024, termasuk tunda bayar berbagai program prioritas yang hingga kini belum terselesaikan.
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Akibatnya, perputaran uang di tengah masyarakat nyaris stagnan, melumpuhkan pelaku usaha kecil hingga menengah.
“Ini bukan sekadar defisit, tapi sudah melumpuhkan nadi ekonomi rakyat,” tegas Rahmat Handayani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau. Ia mengibaratkan situasi saat ini seperti menonton sinetron yang absurd terlihat nyata, tapi sulit dipercaya.
Rahmat menyoroti ironi besar yang terjadi: Indonesia, termasuk Riau, memiliki kekayaan alam yang melimpah dari minyak, gas, batu bara, emas, hingga sawit dan hasil laut namun justru terjerat krisis fiskal yang memprihatinkan. “Negara kaya sumber daya, tapi pemerintah dan daerahnya defisit, ini sangat kontradiktif,” ungkapnya.
Rahmat menyerukan langkah konkret dan strategis: menggelar pertemuan besar antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mencari solusi bersama. Ia menyarankan agar seluruh perusahaan yang beroperasi dan mengeksploitasi potensi alam Indonesia, khususnya di Riau, diundang untuk terlibat aktif dalam membantu pemulihan ekonomi daerah melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sudah saatnya tangan besi pemerintah digunakan untuk menyatukan misi, menggandeng perusahaan dalam peran strategisnya. Dana CSR harus diarahkan untuk menopang sektor-sektor yang sedang lumpuh,” jelasnya.
Menurutnya, dengan mengalirnya dana CSR ke sektor pembangunan daerah, maka akan tercipta efek domino positif. Perputaran uang kembali ke masyarakat: dari pasar, toko, hingga pelaku UMKM bisa bangkit. Ini bisa menjadi langkah cepat dalam mengatasi defisit yang belum juga terurai di tahun 2025 ini.
Di akhir pernyataannya, Rahmat Handayani berharap seluruh pemangku kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah mau membuka telinga dan hati untuk mendengar solusi dari akar permasalahan. “Semoga usulan ini menjadi awal untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat kecil dan menengah ke bawah. Karena kalau bukan kita yang saling bantu, lalu siapa lagi?” tutupnya.*
Penulis : Rahmat Handayani
Ketua Forum Pemimpin Redaksi (FPR) Riau
.jpg "Di Duga Gelap Dana SHU Milik koperasi Tengganau Mandiri. Direktur Utama PT. TML Di Laporkan Ke pihak Hukum.")
