metronews1.com

masukkan script iklan disini

 

PEKANBARU, metronews1.com – Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau Terkait Revisi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menjadi momentum strategis dalam menyalurkan aspirasi pendidikan tinggi di wilayah Riau dan Kepri. Dalam forum dialog yang digelar di Pekanbaru, Kepala LLDIKTI Wilayah XVII Dr. H. Nopriadi, SKM, M.Kes, menyampaikan sejumlah isu krusial terkait implementasi fungsi lembaga.

Mengawali paparannya, Dr. Nopriadi menegaskan bahwa LLDIKTI Wilayah XVII yang baru terbentuk pada akhir tahun 2023 dan mulai operasional bulan Mei 2024, kami terus berkomitmen menjalankan tugas pengawasan, pengendalian dan pembinaan, serta fasilitasi penjaminan mutu perguruan tinggi secara optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan mendasar sumber daya dan sarana prasarana. 

“LLDIKTI Wilayah XVII hingga kini belum memiliki gedung kantor permanen dan masih menempati bangunan pinjam pakai milik Dinas Pendidikan Provinsi Riau (eks Kantor Bawaslu). Kami sangat menghargai hibah tanah seluas 2 hektare dari Pemprov Riau, namun hibah ini memiliki tenggat waktu dua tahun. Jika pembangunan tidak segera dimulai, maka hibah tersebut akan ditarik kembali,” ujar Nopriadi di hadapan sembilan anggota Komisi X DPR RI staf ahli bidang regulasi kementerian Diktisaintek yang hadir. 

Terkait hal itu, ia menambahkan bahwa pihaknya telah selesai menyusun proposal pembangunan gedung baru LLDIKTI Wilayah XVII yang akan segera diajukan hari Senin depan. Namun, tahun 2025 ini belum tersedia alokasi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Kebutuhan dana untuk penyusunan dokumen engineering design (DED) mencapai Rp1,9 miliar, dan untuk pembangunan gedung LLDIKTI berlantai 5 memerlukan anggaran Rp. 89 M saat ini belum tersedia anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau. Kita berharap semoga pada tahun 2026 nanti tersedia anggaran untuk pembangunan gedung baru LLDIKTI Wilayah XVII. Melalui forum ini, kami sungguh mengharapkan dukungan dari Komisi X DPR RI agar berkenan memperjuangkan realisasi anggaran tersebut di tingkat pusat,” ungkapnya.

Dr. Nopriadi juga menyoroti permasalahan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia menyebut bahwa kuota KIP Kuliah tahun 2024 lalu hanya sebanyak 2.300 orang, jumlah yang jauh dari memadai jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di wilayah Riau dan Kepri.

“Jumlah ini belum proporsional, dan jauh lebih rendah dibandingkan kuota wilayah lain. Maka kami mengusulkan penambahan kuota KIP Kuliah tahun ini menjadi 6.000 untuk tahun ini, agar lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat terbantu mengakses pendidikan tinggi yang layak. Kami mengajak Ibu Dr. Karmila Sari, S.Kom, MM dan tim sebagai anggota Komisi X DPR RI Dapil Riau untuk bersinergi memperjuangkan penambahan kuota beasiswa KIPK ini” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Nopriadi turut memaparkan capaian positif dalam peningkatan mutu kelembagaan di wilayah kerja LLDIKTI XVII (Riau & Kepri). Ia mencatat bahwa sejumlah perguruan tinggi telah meningkat status akreditasinya, bahkan baru-baru ini ada 2 PTS yang telah mencapai peringkat “ Akreditasi Unggul”. Pada Tahun 2025 ini yaitu Universitas Islam Riau dan Politeknik Caltex Riau. Demikian juga dengan Akreditasi Program Studi, terjadi peningkatan signifikan akreditasi program studi pada beberapa program studi dari akreditasi baik, menjadi baik sekali dan terakreditasi unggul. 

Begitu juga dengan kebaikan jabatan fungsional dosen, kita minta semua pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Riau & Kepri agar melakukan pemetaan dan akselerasi kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli menjadi lektor, lanjut dari lektor ke lektor kepala sampai meraih jabatan akademik guru besar. 

Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa keberadaan gedung representatif LLDIKTI bukan sekadar soal fisik bangunan, namun simbol komitmen negara dalam memperkuat layanan pendidikan tinggi di Wilayah Riau dan Kepri “Kami percaya, dengan adanya dukungan dari Komisi X DPR RI dan Pemerintahan Provinsi Riau, harapan ini dapat segera terwujud,” pungkasnya.(*)