masukkan script iklan disini
.jpg)
Siak — Sebuah seruan kepedulian kembali disuarakan oleh tokoh masyarakat Kabupaten Siak terhadap aset besar daerah seluas 5.444 hektar yang dinilai sangat strategis bagi masa depan, khususnya bagi para pencari kerja dan generasi muda yang memiliki semangat kewirausahaan.
"Ini bukan sekadar aset kecil. Lahan seluas 5.444 hektar ini berada di kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memungkinkan untuk disandari kapal tanker bermuatan besar. Tidak mudah mendapatkan lahan seluas ini di kawasan seperti itu, bahkan jika kita punya uang sekalipun. Apalagi sekarang, saat kita sedang butuh pemasukan untuk APBD dari berbagai sumber," ungkap seorang tokoh yang dikenal vokal dalam isu aset daerah.
Ia juga menegaskan bahwa potensi ini sangat penting untuk dimanfaatkan secepatnya, bukan ditunda.
"Tidak ada kata 'Tunggulah, nanti kita benahi'. Sekarang waktunya kita bertindak," imbuhnya.
Kawasan ini diyakini memiliki nilai ekonomi dan geostrategis yang sangat tinggi, dan seharusnya bisa menjadi katalisator bagi kemajuan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya sektor industri dan bisnis baru yang berpihak pada anak negeri, khususnya anak-anak muda dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan pengawasan pengelolaan aset ini, sang tokoh bahkan pernah terlihat membentangkan spanduk protes di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan aset dan panggilan moral untuk tata kelola yang lebih bersih.
Fahrizal sangat menyayangkan sekali,pelaku sejarah Pembebasan KITB itu kini masih ada yang hidup,,ada Pak Arwin AS Sebagai Bupati saat itu,ada Farizal,ada Bung Endang Sukarelawan,ada Pak Irvan Gunawan dan saat itu Ketua DPRDnya alhm.bpk Khairuddin Yunus.
Kita harap tujuan dan Maksud tokoh masyarakat Siak itu membuat KITB itu,tidak lain untuk kemajuan Siak kedepan untuk anak cucunya.ini belum lagi mati pelaku sejarahnya lahannya udah banyak salah di pergunakan oleh Oknum tidak bertanggung jawab.
