JAKARTA, metronews1.com - Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang dikeluarkan pemerintah selama tiga bulan perlu dikawal ketat, terutama oleh Kementerian Sosial RI.
"BLT ini perlu dikawal ketat semua pemangku kepentingan, terutama Kementerian Sosial agar BLT senilai Rp 300 ribu itu bisa tepat sasaran," kata anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun, Senin (4/4) dilansir rmol.
Rudi meyakini, Kemensos memiliki data valid soal penerima BLT minyak goreng. Dengan demikian, penerima BLT akan tepat sasaran.
Selain itu, Kemensos juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian RI untuk mengawasi penyaluran BLT. Apalagi Polri punya Bhabinkamtibmas.
"Semakin banyak yang mengawasi, maka semakin kecil peluang penyelewengannya. Rumah penerima BLT pun perlu ditempel stiker,” tegas politisi Nasdem ini.
Di sisi lain, ia melihat kebijakan BLT ini patut diapresiasi. Bantuan kepada masyarakat secara langsung lebih baik dibandingkan dengan bantuan yang diberikan kepada pengusaha.
"Enggak tepat kalau subsidi diberi ke produsen minyak curah. Rupanya Pak Jokowi dengar aspirasi rakyat, sehingga syukur (masyarakat) diberi subsidi minyak goreng,” tutupnya. (rid/RML)
